Articles
-
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS HINGGA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN SAMPAI MENIMBULKAN KORBAN JIWA DI LINGKUNGAN PATROLI JALAN RAYA (PJR) KORLANTAS POLRI
In this research, one form of traffic violation is a minor who drives a motorized vehicle and does not have a driving license (SIM). This research examines a) what is the... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA ARSITEKTUR PERUMAHAN DI INDONESIA
In UUHC it is explained that architectural works are protected objects. However, copyright violations of architectural works still often occur. Therefore, it is interesting... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PENGATURAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
The government, local governments, and other state institutions have the obligation and responsibility to provide special protection to child victims of sexual violence.... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2050/PID. SUS/2021/PN TNG)
In 2021, the Tangerang District Court in verdict number 2050/Pid. Sus/2021/PN Tng, sentenced the defendant to 9 (nine) years of imprisonment for drug abuse and a fine of IDR... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
UPAYA PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JAKARTA BARAT
The resolution of criminal cases through restorative justice at the investigation stage is regulated in the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
ANALISA HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA SESEORANG DITINJAU DARI PASAL 351 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 287/PID.B/2016/PN.JKT.SEL)
This study aims to find out and understand and examine the legal regulation of the Crime of Persecution in the Criminal Code, analyze the suitability of the application of the... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA (PERIODE 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023)
The National Police plays a very important role in overcoming and enforcing the law related to narcotics crime cases. Investigators are members of the police who have duties... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (ANALISIS PUTUSAN PN BALIKPAPAN NOMOR 685/PID.SUS/2019/PN.BPP)
A PPAT receiving the certificate may not use the entrusted certificate for personal interests. It can be interpreted that the certificate is a State document which is in the... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 309/PID.B/2023/PN.JKT.SEL)
Importance of Evidence in premeditated murder cases often involves complex and in-depth evidence. The problem formulation for this thesis is 1) How is the evidence in... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECURANGAN DALAM PILKADA 2020 OLEH BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN
The implementation of the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Nunukan Regency presents its own challenges, especially related to the potential for fraud that can damage... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
SANKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Anak terkait terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Oleh karenanya... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA API TANPA IJIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 379/PID.SUS/2023/PN.PTK)
Every Indonesian citizen who wants to own a firearm must meet the requirements stipulated in Article 1 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms.... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 276/PID.B/2020/PN JKT.UTR)
Nowadays, several non-governmental organizations or NGOs have deviated and are no longer guided by the rules as they should be. These NGOs carry out their goals and functions,... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
PENERAPAN SISTEM PERADILAN TERHADAP ANAK PELAKU PENGULANGAN PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
This research aims to analyze how the juvenile justice system is applied to children involved in recidivist crimes, particularly in premeditated murder cases, with reference... -
Vol. 2 No. 1 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (April) Articles
URGENSI PENGELOLAAN RUANG UDARA DALAM MENJAMIN KEAMANAN NASIONAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
The state has full and exclusive sovereignty over its airspace. A sovereign state has the right to regulate flight routes and secure its airspace, considering the strategic...