Articles
-
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA ONLINE (E-COMMERCE)
Many people have difficulty when buying shoes online (e-commerce). The problem occurs when the product they receive does not match the description or image seen on the... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRODUSEN DAN PEDAGANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
This research aims to examine the legal analysis of producers and traders who commit the crime of distributing pharmaceutical preparations that do not have a distribution... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PROGRAM MAGANG MAHASISWA KE JERMAN MENURUT UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MBKM designed the college to and implement an innovative and adaptive learning process so that students can access to such learning when graduating from the undergraduate in... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
ANALISA HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANATERORISME DI INDONESIA
The involvement of children in criminal acts of terrorism in Indonesia has become an increasingly complex problem and requires a comprehensive approach to handling. This... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG MENYEPAKATI PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN (STUDI KASUS PEKERJA HARIAN LEPAS PT TIMEBOOTH TEKNOLOGI PADA PERIODE 01 JANUARI 2023 -30 JUNI 2024)
This study discusses legal protection for daily freelance workers who agree to verbal employment contracts, particularly in dealing with labor disputes and work accidents. The... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 147/PID.B/2023/PN TLK)
This research focuses on legal protection for women victims of revenge pornography, which is a form of online gender-based violence (KBGO). Revenge porn is the distribution of... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MUSIK PADA PLATFORM SPOTIFY BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Losses incurred to the owner of the song can have a very adverse impact because different backgrounds become the main factor. Although the copyrighted work of the song already... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
SANKSI PIDANA PENJARA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR)
Conflict between Article 127 section (1) and section (2) and (3). In Article 127 section (1) the judge can convict a narcotics abuser, while in section (2) and (3) it is... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS (Studi Kasus Di Polsek Duren Sawit)
This study discusses Law Enforcement for cases of fraud in the sale and purchase of used cars, starting from the Regulation of Fraud and Law Enforcement from the Duren Sawit... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mar)
The most frequently encountered sexual crimes are sexual crimes in the form of the crime of sexual intercourse. This act of sexual intercourse is often carried out by adults... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 CIP
In Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
URGENSI PENERAPAN RESTRAINING ORDER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUNTITAN
Stalking is a series of actions following someone, either publicly or secretly, which causes the person to feel that their freedom of movement being restricted or places a... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN CHINA DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA) TAHUN 1982
This study discusses the settlement of the dispute between Indonesia and China in the North Natuna Sea based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. This... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
PERAN POLISI PERAIRAN (POLAIR) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI INDONESIA
This research examines the important role of the Air and Water Police (Polair) in law enforcement efforts against the criminal offence of lobster seed smuggling in Indonesia,... -
Vol. 1 No. 1 (2024): LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum (Mei) Articles
ANALISIS PELAKSANAAN E-TILANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA TIMUR
regulations and are subject to fines set out in Law No. 22 of 2009 as a form of law enforcement. One reason fines do not deter traffic regulation violations is the frequent...